Pertama Di Dunia, Asuransi Pembudidaya

Pemerintah mulai memberi asuransi kesehatan serta jiwa pada beberapa pembudidaya ikan di semua membuat perlindungan dari kerugian terpenting saat musibah alam.
Asuransi Perikanan buat Pembudidaya Kecil (APPIK) itu kerja sama KKP dengan Otoritas Layanan Keuangan (OJK), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) diklaim jadi program perlindungan nelayan pertama dalam dunia.
Pada 2017, alokasi biaya APPIK Rp1,485 miliar dengan 2.004 penerima asuransi serta pada 2018 naik jadi Rp2,987 miliar, dengan 6.914 nelayan sudah memperoleh asuransi dari keseluruhan 3.740.528 pembudidaya semua Indonesia.
Sampai November 2018, sudah dibayarkan Rp666 juta klaim asuransi dari pembudidaya sebab banjir atau terkena penyakit.
***

Mendekati perubahan 2017 ke 2018, Pemerintah Indonesia mulai memberi perlindungan pada beberapa pembudidaya ikan di semua Indonesia lewat asuransi kesehatan serta jiwa. Perlindungan itu, bisa menjadi keinginan baru buat beberapa pembudidaya ikan, terpenting saat berlangsung musibah alam. Umumnya, waktu keadaan itu berjalan, pembudidaya hampir tentu alami kemerosotan dengan ekonomi.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto menjelaskan, musibah alam umumnya mengakibatkan kerugian yang lumayan besar buat pembudidaya ikan. Kerugian itu, umumnya dikarenakan hancurnya sarana budidaya yang meliputi kolam tambak atau fasilitas simpatisan yang lain.

“Kerugian yang diakibatkan umumnya membuat pembudidaya kehilangan modal serta itu tidak dapat menjalankan usaha ke step selanjutnya,” katanya, di Jakarta, minggu kemarin.

Kartu asuransi pembudidaya perikanan dari program Asuransi Perikanan buat Pembudidaya Kecil (APPIK). Photo : Ditjen Perikanan Budidaya KKP/Mongabay Indonesia

Waktu keadaan tengah terjatuh, Slamet mengatakan, beberapa pembudidaya umumnya akan ajukan credit utang uang pada perbankan atau instansi keuangan lainnya. Akan tetapi, sebab kondisinya tengah terjatuh, utang yang didapatkan juga pada akhirnya banyak yang tidak dapat dikembalikan alias alami macet.

Jumlahnya pembudidaya yang tidak dapat kembalikan credit utang pada instansi keuangan, menurut Slamet, membuat keyakinan dari perbankan dari sekian waktu selalu alami penurunan. Mengakibatkan, waktu pembudidaya ingin kembali meningkatkan upayanya, mereka akan kesusahan untuk memperoleh credit utang.

“Walaupun, mereka benar-benar tidak pernah ajukan credit,” tuturnya.

Aspek musibah alam pun, menurut Slamet, turut memberi cap jelek pada usaha perikanan budidaya, dimana semua perbankan serta instansi keuangan melihat jika usaha itu resikonya tinggi sekali bila terjadi musibah alam serta serangan hama serta penyakit. Kemungkinan itu, akan menyebabkan terjadinya penurunan produksi pada perikanan budidaya.

“Bahkan, tidak itu saja, intimidasi tidak berhasil panen sampai turunkan penghasilan beberapa pembudidaya sangat terkait,” katanya.

Wanita ini cuma dapat melihat keramba jaring apungnya berisi beberapa ribu ikan membusuk di Danau Toba pada4 Mei 2016. Juta-an ikan ditaksir lebih dari 1.200 ton mati mengapung merugikan beberapa puluh pembudidaya ikan. Photo: Ayat S Karokaro/Mongabay Indonesia

Kemungkinan Musibah

Buat Slamet, kemungkinan semacam itu dari sekian waktu makin bertambah, sebab Indonesia ialah negara yang rawan pada musibah alam serta gempa bumi. Ia memberikan contoh, musibah alam serta gelombang tsunami yang berlangsung di Palu, Sulawesi Tengah serta Selat Sunda, jadi deskripsi bagaimana musibah alam turut mengatur kelangsungan usaha perikanan budidaya.

Menurut Slamet, musibah alam yang berlangsung di dua tempat berlainan itu, mesti dapat jadi evaluasi mengenai utamanya asuransi buat pembudidaya ikan. Hal tersebut, sebab musibah alam punya potensi akan mengakibatkan kerugian fasilitas serta prasarana perikanan budidaya punya beberapa pembudidaya.

“Saat tsunami Selat Sunda contohnya, beberapa usaha perikanan budidaya disana alami rusaknya yang cukuplah kronis. Salah satunya ada rusaknya kolam, tambak, fasilitas perbenihan, serta kematian ikan massal. Dengan begitu, mesti ada penyadartahuan jika perikanan budidaya begitu di pengaruhi oleh keadaan alam,” tuturnya.

“Untuk itu, KKP serius menangani masalah itu dengan melakukan program asuransi perikanan buat pembudidaya kecil (APPIK). Maksudnya telah jelas, yakni untuk menangani kerugian usaha budidaya yang disebabkan oleh musibah alam,” urainya.

Diberikannya asuransi, menurut Slamet, tidak lainnya sebab Pemerintah konsentrasi ingin memberi perlindungan pada pembudidaya ikan taraf kecil yang menebar luas di semua propinsi. Karenanya ada perlindungan, mereka dapat selekasnya bangun sesudah musibah alam atau serangan penyakit yang menyebabkan kegagalan produksi.

Pemilik keramba lihat, juta-an ikannya mati di Danau Maninjau pada September 2016. Photo: Vinolia/Mongabay Indonesia

APPIK ialah program hasil kerjasama pada KKP dengan Otoritas Layanan Keuangan (OJK) serta menggandeng Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). Kerja sama itu lalu melahirkan konsorsium dengan menyertakan perusahaan asuransi seperti PT Layanan Indonesia (Jasindo). Dalam dunia, program itu jadi yang pertama.

Terkait : uang pertanggungan premi asuransi

Untuk program APPIK sendiri, menurut Slamet, telah digelindingkan oleh KKP semenjak 2017 dan diteruskan pada 2018 dengan jumlahnya yang semakin besar. Pada 2017, program itu memperoleh alokasi biaya sebesar Rp1,485 miliar serta pada 2018 naik jadi Rp2,987 miliar. Saat dua tahun penerapan, pembudidaya yang telah memperoleh asuransi sampai 6.914 orang.

“Jadi, pada 2017 banyaknya masih tetap 2.004 orang pembudidaya dengan 3.300 hektare luasan tempat budidaya. Lalu, pada 2018 bertambah jadi 6.914 orang pembudidaya dengan 10.220 hektare luasan,” tuturnya.

Dengan biaya yang bertambah, Slamet memberikan, propinsi serta kabupaten/kota tujuan pun makin meluas kembali dari 37 kabupaten/kota di 14 propinsi pada 2017, jadi 59 kabupaten/kota di 22 propinsi pada 2018. Namun, untuk program itu, tidak semua komoditas perikanan budidaya sekarang ini dimasukkan.

“Tahun 2018 ini, KKP pusatkan untuk komoditas udang, bandeng, nila serta patin, yang telah sampai 10.200 hektar,” ucapnya.

Kematian massal ikan dalam keramba jaring apung (KJA) yang berlangsung di Danau Toba, Sumut, semenjak Senin (21/8/2018).
Perlindungan Negara

Slamet memberikan, program asuransi ini adalah implementasi amanat Undang-Undang No.7/2016 mengenai Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan serta Petambak Garam. Diluar itu, program itu pun jadi implementasi dari Ketentuan Menteri Kelautan serta Perikanan No.18/2016 mengenai Agunan Perlindungan atas Kemungkinan pada Nelayan, Pembudidaya Ikan serta Petambak Garam.

Mengenai, bentuk pertolongan programnya ialah pembayaran premi asuransi perikanan sejumlah Rp450.000/hektare/tahun dengan faedah pertanggungan Rp15.000.000/hectare. Buat calon penerima premi asuransi, KKP mengambil keputusan prasyarat yaitu mempunyai kartu pembudidaya ikan (aquacard).

“Sudah tersertifikasi Langkah Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) serta adalah pembudidaya ikan kecil dengan pengendalian tempat kurang dari lima hektar dengan memakai tehnologi simpel,” terangnya.

APPIK sendiri, menurut Slamet, akan membuat perlindungan pembudidaya dari musibah alam seperti banjir, tsunami, gempa bumi, longsor sampai erupsi gunung berapi. Sampai November 2018, terdaftar klaim sejumlah Rp666 juta sudah dibayarkan pada pembudidaya. Klaim rata-rata datang dari pembudidaya tempat upayanya terserang banjir atau terkena penyakit.

Mengenai, kekuatan komoditas yang diasuransikan pada 2018 menebar luas di beberapa propinsi di Indonesia. Untuk udang, KKP mencatat sebarannya berada di Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, serta Maluku.

“Untuk udang, tujuan produksi pada 2018 sampai 806.257 ton,” tuturnya.

Lalu, komoditas selanjutnya ialah bandeng yang menebar di Sulsel, Jawa barat, Jateng, Sultra, Kalimantan Selatan, Sumsel, Aceh, serta Kalimantan barat dengan tujuan produksi 924.150 ton. Lantas, komoditas ikan patin di Sumsel, Kalimantan tengah, Kalsel, Riau, Jambi, Jawa barat, Lampung, Sumbar, Jawa timur, serta Kalimantan timur dengan tujuan produksi 604.587 ton.

“Dan komoditas nila di Jawa barat, Sumsel, Sumbar, Sulut, Sumut, Jateng, Bengkulu, Jawa timur, Kalsel, serta Jambi dengan tujuan produksi 1.567.488,” pungkasnya.

Untuk sekarang ini, jumlahnya pembudidaya ikan di semua Indonesia banyaknya sampai 3.740.528 orang. Kekuatan serta besarnya jumlahnya pembudi daya itu, buat Slamet jadi rintangan sekaligus juga kesempatan buat perusahaan asuransi untuk ke arah asuransi mandiri.

Awal Mei 2016, masalah matinya juta-an ikan berlangsung di Haranggaol, lokasi Danau Toba. Photo: Ayat S Karokaro/Mongabay Indonesia

Awal mulanya, Menteri Kelautan serta Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, pelebaran lingkup APPIK jadi bentuk penegas kebijaksanaan (affirmative policy) untuk pembudidaya ikan kecil. Dengan begitu, beberapa pembudidaya ikan kecil diinginkan dapat menggerakkan dianya untuk lebih aktif meningkatkan upayanya.

Susi menjelaskan, asuransi tidak cuma diperlukan membuat perlindungan stakeholderperikanan, tapi pun membuat perlindungan uang Negara. Karena itu, semua kontrak atau usaha, baik yang memakai uang pribadi ataupun Negara mesti mendapatkan perlindungan lewat asuransi.

“Melindungi uang Negara serta membuat perlindungan beberapa orang dari peluang force majeure, peluang frauddengan terdapatnya asuransi disana. Jadi every single contract or business itu semua covered by protection,” katanya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s